Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2017 tercatat sebear 5,01 persen. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri menyumbang pertumbuhan eko...
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2017 tercatat sebear 5,01 persen. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri menyumbang pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 terbesar, yakni 20,26 persen (yoy), disusul oleh sektor pertanian sebesar 13,92 persen (yoy), dan sektor perdagangan sebesar 13,03 persen (yoy).
Bisnis Pertanian - Kontribusi sektor pertanian nyatanya menjadi sorotan. Sebab, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi justru jauh dibawah sektor industri.
Ekonom senior, Faisal Basri menyalahkan pemerintah atas rendahnya kontribusi tersebut. Sebab, ada beberapa kebijakan yang justru tidak diawasi dengan baik.
Salah satu kebijakan tersebut adalah dana desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyalahkan dana desa yang sudah ditransfer ke daerah tidak dikeluarkan.
"Jadi daerah yang disalahkan. Menurut saya, yang banyak salah itu pemerintah pusat. Subsidi pupuk 90 persen dinikmati tidak sampai 5 persen petani. subsidi salah arah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (12/8).
"Program bagi-bagi traktor nggak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi banyak yang salah," sambungnya.
Lebih parahnya lagi, pemerintah juga dianggap memaksakan para petani untuk menanam komoditas pertanian lebih cepat. Hal itu dilakukan agar terjadi peningkatan produksi yang signifikan.
Namun kenyataannya, petani justru mengalami banyak kesulitan. Mulai dari cuaca yang tak mendukung, sampai kesulitan mendapatkan komponen bahan baku karena arah kebijakan pemerintah yang tidak jelas.
"Jadi sumber masalahnya itu pemerintah," pungkasnya.
Penulis: Mochamad Nur
Ekonom senior, Faisal Basri menyalahkan pemerintah atas rendahnya kontribusi tersebut. Sebab, ada beberapa kebijakan yang justru tidak diawasi dengan baik.
Salah satu kebijakan tersebut adalah dana desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyalahkan dana desa yang sudah ditransfer ke daerah tidak dikeluarkan.
"Jadi daerah yang disalahkan. Menurut saya, yang banyak salah itu pemerintah pusat. Subsidi pupuk 90 persen dinikmati tidak sampai 5 persen petani. subsidi salah arah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (12/8).
"Program bagi-bagi traktor nggak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi banyak yang salah," sambungnya.
Lebih parahnya lagi, pemerintah juga dianggap memaksakan para petani untuk menanam komoditas pertanian lebih cepat. Hal itu dilakukan agar terjadi peningkatan produksi yang signifikan.
Namun kenyataannya, petani justru mengalami banyak kesulitan. Mulai dari cuaca yang tak mendukung, sampai kesulitan mendapatkan komponen bahan baku karena arah kebijakan pemerintah yang tidak jelas.
"Jadi sumber masalahnya itu pemerintah," pungkasnya.
Penulis: Mochamad Nur