PortalHijau - Bank Dunia (World Bank) menyetujui bantuan hibah senilai 22 juta dolar AS untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis di Ind...
PortalHijau - Bank Dunia (World Bank) menyetujui bantuan hibah senilai 22 juta dolar
AS untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis di Indonesia sebagai negara
dengan area hutan terbesar ketiga di dunia.
"Masyarakat yang
hidup dekat hutan bergantung pada kawasan hutan untuk mata pencaharian
mereka. Program investasi hutan ini menawarkan kesempatan untuk
memperbaiki penghasilan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih
baik," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves
melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (29/5).
Rodrigo mengatakan dukungan Bank Dunia merupakan bukti nyata untuk penguatan manajemen lanskap Indonesia.
Badan
Pembangunan Internasional Denmark DANIDA juga memberikan kontribusi
senilai 40 juta kroner (senilai 5 juta dolar AS) ke total hibah yang
dibiayai oleh inisiatif global bernama "Forest Investment Program" (FIP)
atau Program Investasi Hutan.
Hibah ini ditujukan untuk membantu
Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu program
prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KPH berpotensi
memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan aset sumber daya
alam menuju pembangunan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan di
antara 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan.
Melalui
program investasi hutan, KPH didukung dengan memperkuat keahlian
pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemegang izin pengelolaan
hutan dan mempererat kemitraan di antara lembaga terkait.
Program ini juga bertujuan mengatasi keterbatasan regulasi dan peraturan yang selama ini mempengaruhi kinerja KPH.
Selain
penguatan keahlian, program ini akan bekerja sama dengan 10 KPH yang
diharapkan akan menerapkan pengelolaan hutan and investasi yang keduanya
lebih berkelanjutan.
Pembentukan sistem informasi juga akan diperkuat guna memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran.
"Implementasi
program KPH yang efektif memerlukan sistem pembagian informasi yang
kuat. Selain itu, juga diperlukan informasi terkait penggunaan lahan dan
luas lahan, perizinan, dan juga pendekatan untuk memperkuat tata kelola
hutan," kata Ekonom Senior Bank Dunia untuk Sumber Daya Alam Diji
Chandrasekharan Behr. Antara