Portal Tambang - Mencuatnya rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengizinkan kembali ekspor produk minera...
Portal Tambang - Mencuatnya rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
yang akan mengizinkan kembali ekspor produk mineral mentah mendapat
sorotan pengamat kebijakan energi dan pertambangan Yusri Usman.
Rencana
tersebut dinilai Yusri telah merusak komitmen pemerintah untuk
meningkatkan nilai jual komoditas mineral Indonesia melalui program
hilirisasi produk tambang.
Yusri berpendapat, Menteri ESDM Sudirman Said telah melakukan blunder
dengan memasukkan rencana itu ke dalam naskah amandemen Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
"Pemunculan
wacana ini jelas akan merusak program hilirasi yang sangat
menguntungkan bagi perekonomian negara. Kalau (kebijakan) memudahkan
ekspor konsentrat yang tidak sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, dapat disimpulkan kalau pemerintah Jokowi tidak
jelas dan tegas," ujar Yusri saat dihubungi, Jumat (19/2).
Sementara
Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara Ahmad
Redi menilai relaksasi ekspor akan berseberangan dengan ketetapan
Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya keputusan mengenai subtansi
keberadaan proyek fasilitas pengolahan (smelter) di Indonesia.
Redi
mengatakan, dengan dibukanya ekspor mineral mentah dan produk olahan
akan menimbulkan kecemburuan dari sejumlah perusahaan pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah melakukan pembangunan smelter.
“Wacana ini malah akan memanjakan Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemegang Kontrak Karya lainnya," tutur Redi.
Sebelumnya
dengan alasan menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan tambang di
tengah anjloknya harga komoditas, Menteri Sudirman mewacanakan relaksasi
ekspor bagi seluruh komoditas dan produk olahan mineral.
Namun kata dia, keputusan untuk memperbolehkan ekspor mineral mentah
harus dipayungi oleh hasil dari amandemen Undang-Undang Minerba yang
inisiatifnya berada di tangan DPR.
"Dan ini menjadi pokok pembahasan karena realistis itu tadi. Banyak smelter
tidak selesai, pengusaha alami kesulitan. Kita lihat nanti, nikel,
tembaga, emas dan sebagainya. Kalau DPR, publik bicara kita kan harus
mendengar, sekali lagi pemerintah fasilitasi supaya industri bergerak
dan mendukung kemajuan ekonomi," kata Sudirman. (gen - cnn indonesia)