Indonesia dipandang sebagai mitra dunia yang berhasil dalam melakukan transformasi untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang...
Indonesia dipandang sebagai mitra dunia yang berhasil dalam melakukan
transformasi untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang
perlindungan hutan tropis serta pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Sekretaris Pertama/PF Ekonomi KBRI Oslo, Hartyo Harkomoyo mengatakan hal
itu tidak terlepas dari upaya koherensi kebijakan pada tingkat
nasional, provinsi dan daerah serta kerja sama baik tingkat bilateral
maupun internasional.
PortalHijau - Masalah tersebut mengemuka dalam salah satu
tema pada Konferensi Oslo REDD Exchange 2016, perhelatan terbesar di
dunia dalam pembahasan pengurangan emisi dari perusakan hutan (REDD+),
yang sedang berlangsung di Oslo, Norwegia. Dalam sambutannya, PM
Norwegia, Erna Solberg yang membuka konferensi digelar selama dua hari
itu mengingatkan kembali mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB.
PBB menargetkan penghentian perusakan hutan pada tahun 2020 dan
persetujuan iklim di Paris mencanangkan untuk membatasi kenaikan
temperatur global di bawah 2 derajat Celcius. Solberg mengapresiasi
kebijakan Presiden Joko Widodo dalam melakukan moratorium pemberian izin
untuk usaha kehutanan dan lahan gambut.
Ada dua tema yang khusus membahas mengenai Indonesia, yaitu 'Indonesia: Can business-as-usual deforestration be confronted and reserved' dan 'Kalimantan, Indonesia: What are the prospects for transformational change in land-use.
Indonesia dan Norwegia memiliki kemitraan bilateral di bidang REDD+.
Hubungan kedua negara di bidang kerja sama lingkungan hidup dan
kehutanan mengalami peningkatan.
Konferensi Oslo REDD Exchange
2016 dihadiri 500 delegasi yang terdiri dari para pembuat kebijakan dan
praktisi di bidang REDD+ di seluruh dunia. Tercatat pula partisipasi di
tingkat menteri dari sejumlah negara mitra REDD+. Konferensi ini
merupakan forum untuk saling bertukar pandangan, pengalaman dan gagasan
ke depan mengenai langkah-langkah nyata mewujudkan sasaran penghentian
deforestrasi dan target pembatasan kenaikan temperatur.
Lebih
dari 60 wakil dari Indonesia menghadiri konferensi ini, yaitu dari
Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov Sumsel, Kalbar, Kaltim,
Papua Barat, KBRI Oslo, sektor swasta dan LSM. Indonesia juga mengambil
peran aktif dalam perhelatan akbar ini di antaranya Kepala Badan
Restorasi Gambut, Nazir Foead, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian LHK, Nur Masripatin dan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin serta
Kepala Badan LH Kaltim, Riza Indra Riadi dan Tony Wenas, Kadin/Presiden
Direktur APRIL.
Pada September tahun lalu Menteri LHK RI, Siti Nurbaya melakukan
kunjungan kerja ke Norwegia. Kunjungan itu dibalas oleh Menteri LH dan
Iklim Norwegia Vidar Helgesen yang melawat ke Indonesia pada Februari
2016. Dwi Murdaningsih