Pembangunan Rendah Emisi di Indonesia

loading...

Pembangunan beremisi rendah atau yang dalam istilah internasional disebut Low Emissions Development (LEDs) adalah paradigma yang kini sedang berkembang pesat di dunia internasional sebagai salah satu jawaban untuk tantangan perubahan iklim yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia di berbagai belahan bumi ini.

LEDs ini dikonsepsikan sebagai ‘jalan tengah’ antara tujuan-tujuan pembangunan nasional dan upaya pengurangan emisi global, terlepas dari isu kepentingan politik didalamnya. Selain itu LEDs memang ditujukan untuk mendukung terciptanya visi-misi pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang telah ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio+20 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2012 lalu di Rio de Janeiro, Brazil.

Pembangunan beremisi rendah adalah tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara di dunia tidak hanya untuk mencapai pembangunan yang sukses dan berkelanjutan namun mengurangi dampak perubahan iklim pula. Sesuai dengan laporan Bank Dunia, bahwa perubahan iklim jauh akan lebih berdampak negatif pada negara-negara berkembang dibandingkan negara maju.

Populasi, kesehatan lingkungan, energi, infrastruktur, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta sumber pendanaan pembangunan merupakan beberapa hal yang membedakan kesiapan negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.

Secara kontekstual, Indonesia ialah salah satu negara yang menjadi sorotan dunia dalam permasalahan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya karena segenap potensi dan kekuatan yang dimiliki namun karena kelemahan dan kompleksitas permasalahan yang harus segera ditangani secara serius sebelum semuanya terlambat.

Pembangunan beremisi rendah seharusnya diadopsi menjadi salah satu referensi utama bagi pemerintah pusat, gubernur, bupati, walikota, camat, dan lurah dalam menerapkan strategi pembangunan masa kini. Hal ini tentu akan sangat berguna dalam banyak hal baik itu pengurangan emisi nasional, pengurangan potensi bencana alam, peningkatan produktivitas nasional, peningkatan kualitas kehidupan warga dan lingkungan hidup, munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru dan inovatif, dan banyak lainnya.

Pada faktanya, LEDs ini secara ideal dan efektif diterapkan pada level pembangunan perkotaan (urban development) karena menjadi titik tengah antara unit terbesar yaitu nasional dan yang terkecil yaitu desa. Di Indonesia sendiri, saat ini, mulai muncul banyak terobosan-terobosan untuk lebih menata perkotaan secara lebih ramah lingkungan meskipun belum menerapkan LEDs.

Beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Denpasar, dan Jakarta serta beberapa kota menengah seperti Banyuwangi, Bojonegoro, Malang, dan lainnya mulai sadar akan pentingnya aspek pemeliharaan lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan perkotaan (urban living) yang berkualitas baik. Namun hal tersebut perlu lebih dipertajam dengan implementasi strategi LEDs yang lebih berorientasi jangka panjang (long-term).

Pembangunan beremisi rendah memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal dari kota itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang sedang berkembang, pengembangan transportasi publik dan ruang terbuka hijau (khususnya taman-taman kota) masih menjadi fokus utama strategi pembangunan ramah lingkungan kota-kota di Indonesia. Padahal strategi yang seharusnya lebih diprioritaskan adalah pembenahan sektor industri dan diversifikasi penggunaan energi.

Industri di berbagai sektor di Indonesia masih banyak yang belum efisien dalam penggunaan energi untuk aktivitas produksi, belum standar dalam pengolahan limbah, inovasi produk ramah-lingkungan, dan lainnya. Kemudian, pengembangan perkotaan juga masih belum secara optimal menggali potensi sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy). Indonesia dengan panas bumi, cahaya matahari, dan angin yang melimpah seharusnya melakukan revolusi energi sehingga tidak hanya bergantung pada energi fosil yang masih dominan.

Cara lain seperti urban agriculture & planting, gerakan bersepeda (bike movements), pemanfaatan sampah dan limbah dengan praktik iptek yang sederhana dan aplikatif, dan banyak lagi untuk menciptakan perkotaan yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga rendah emisi dan berkelanjutan. Salahsatu yang menjadi sorotan adalah pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang masih kontroversial di Bandung, lalu Jakarta dan Bekasi juga tertarik untuk membangunnya. Masalahnya adalah pendekatan yang kurang mulus dan mendalam terhadap masyarakat sekitar sehingga penolakan keras atas PLTSa itu kerap terjadi padahal sangat bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang dan bagi segala pihak.

Pada kesimpulannya, para penyusun kebijakan (decision-makers) diharapkan lebih mampu menerapkan prinsip “think globally act locally” sehingga terobosan yang ada tidak hanya berujung pada popularitas dan penghargaan namun sungguh-sungguh menjadi role model / best practices baik bagi kota lainnya pada generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.

Penulis sebelumnya berpartisipasi dalam online course yang diselenggarakan oleh E-Institute for Development, World Bank pada Juni-juli 2014 yang bertemakan Policy Instruments for Low Emissions Development: From Design to Implementation. Tulisan ini sebagai salahsatu bahan refleksi dan referensi bagi masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pembangunan Indonesia yang berkelas dunia. (hijauku.com)