Ratusan orang yang dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan masyarakat sejumlah daerah menggelar unjuk rasa di seberang...
Ratusan orang yang dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan masyarakat sejumlah daerah menggelar unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12).
Pejuang Lingkungan - Mereka menuntut komitmen Presiden Joko Widodo terkait penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, khususnya yang menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan.
"Kondisi sekarang sudah darurat HAM. Dalam catatan kami ada 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya," ujar Manajer Kampanye WALHI Wahyu Perdana saat ditemui CNNIndonesia.
Selain masyarakat, sejumlah saksi ahli lingkungan bahkan juga terancam dijerat pidana. Padahal, menurut Wahyu, pihak-pihak yang memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup tak bisa dipidana.
Wahyu menyebutkan sejumlah kasus HAM yang selama ini menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan di antaranya kasus nelayan Pulau Pari melawan PT Bumi Pari Asri, pembangunan proyek PLTU Indramayu, hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold.
Budi Pego merupakan warga yang menolak kegiatan tambang emas di Banyuwangi namun berbuntut pelaporan ke polisi.
Wahyu menyayangkan kasus permasalahan HAM tersebut tak mendapat perhatian sedikit pun dari Jokowi.
"Yang kami sayangkan tidak ada satu pun statement dari kepala negara terkait hal ini," ucapnya.
Pihaknya pun mendesak Jokowi agar segera memastikan penyelesaian kasus HAM yang menyangkut konflik agraria. Ia juga meminta Mahkamah Agung lebih adil dalam memutus perkara yang menyangkut lingkungan hidup.
"Kami juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan aparat keamanan dan tindakan represif yang diikuti praktik-praktik kriminalisasi di wilayah konflik agraria," tuturnya.
Jokowi hari ini dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2018 di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pukul 13.30 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian ihwal kehadiran Jokowi tersebut. (psp/wis)
Penulis: Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
"Kondisi sekarang sudah darurat HAM. Dalam catatan kami ada 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya," ujar Manajer Kampanye WALHI Wahyu Perdana saat ditemui CNNIndonesia.
Selain masyarakat, sejumlah saksi ahli lingkungan bahkan juga terancam dijerat pidana. Padahal, menurut Wahyu, pihak-pihak yang memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup tak bisa dipidana.
Wahyu menyebutkan sejumlah kasus HAM yang selama ini menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan di antaranya kasus nelayan Pulau Pari melawan PT Bumi Pari Asri, pembangunan proyek PLTU Indramayu, hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold.
Budi Pego merupakan warga yang menolak kegiatan tambang emas di Banyuwangi namun berbuntut pelaporan ke polisi.
Wahyu menyayangkan kasus permasalahan HAM tersebut tak mendapat perhatian sedikit pun dari Jokowi.
"Yang kami sayangkan tidak ada satu pun statement dari kepala negara terkait hal ini," ucapnya.
Pihaknya pun mendesak Jokowi agar segera memastikan penyelesaian kasus HAM yang menyangkut konflik agraria. Ia juga meminta Mahkamah Agung lebih adil dalam memutus perkara yang menyangkut lingkungan hidup.
"Kami juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan aparat keamanan dan tindakan represif yang diikuti praktik-praktik kriminalisasi di wilayah konflik agraria," tuturnya.
Jokowi hari ini dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2018 di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pukul 13.30 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian ihwal kehadiran Jokowi tersebut. (psp/wis)
Penulis: Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia