Badan Direksi Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) menyetujui pemberian pendanaan sebesar US$ 433 juta atau masing-mas...
Badan Direksi Bank Dunia
dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) menyetujui pemberian
pendanaan sebesar US$ 433 juta atau masing-masing US$ 216,5 juta untuk
perbaikan infrastruktur pemukiman kumuh di Indonesia.
PortalHijau - Skema pembiayaan bersama pertama antara AIIB dan Bank Dunia
ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat miskin di seluruh
pelosok Tanah Air. Pendanaan ini untuk mendukung Program Nasional Kota
Tanpa Kumuh atau KOTAKU.
Program ini dibiayai berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah,
pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, juga bank pembangunan multi
lateral.
Kepala Perwakilan Bank Dunia
untuk Indonesia Rodrigo Chaves bilang, sekitar 29 juta penduduk
Indonesia hidup di pemukiman kumuh. Bahkan, 11 juta penduduk diantaranya
tidak memiliki akses ke sanitasi dan 9 juta penduduk tidak punya akses
memadai air bersih.
Akibatnya terdapat masyarakat miskin kota yang membayar air lebih
mahal 10–30 kali lipat dibandingkan rumahtangga mampu yang mendapatkan
sumber air dari Perusahaan Air Minum atau PAM.
“Proyek peremajaan kawasan kumuh akan memperbaiki taraf hidup jutaan
rakyat miskin Indonesia di daerah perkotaan dan mendukung Indonesia
untuk pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Chaves, dalam rilis yang
diterima KONTAN, Rabu (13/7).
Demi program ini, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar US$
1,3 miliar selama periode 2015–2019. Program pembangunan yang akan
dijalankan di 154 kota ini rencananya akan didukung secara berkelanjutan
melalui pinjaman oleh Bank Pembangunan Islam (IDB).
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia juga telah
memberikan dukungan teknis kepada program ini melalui skema terpisah.
Ketua Tim Bank Dunia
George Soraya bilang, program ini bisa menjadi jalan keluar untuk
membuat kawasan perkotaan yang lebih inklusif. Namun program ini
memerlukan usaha dari banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat
miskin di daerah kumuh.
“Warga di daerah kumuh tidak menikmati pertumbuhan kota karena tidak
terlibat dalam perekonomian formal, dengan tempat tinggal yang aman dan
terjangkau. Mereka juga lebih rentan terhadap bencana alam seperti
banjir,” katanya.
Penulis: Fifi Tribun Jambi