PortalHijau.com - Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia sudah secara resmi menawarkan 10,64 persen sahamnya pada pihak Indonesia. ...
PortalHijau.com - Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia sudah secara resmi menawarkan 10,64 persen sahamnya pada pihak Indonesia. Harga yang diajukan Fereport untuk semua saham itu sebesar US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 23 triliun.
Penawaran saham atau divestasi ini menjadi bagian dari kewajiban divestasi 30 persen saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia hanya mengantongi 9,36 persen, sehingga Freeport Indonesia masih harus melepas 20,64 persen sahamnya secara bertahap. Untuk saat ini, pemerintah atau BUMN harus membeli 10,64 persen saham Freeport guna melengkapi 20 persen kepemilikan nasional.
Merespon hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan beberapa perusahaan negara (BUMN) telah menyiapkan dana untuk pembelian saham Freeport. Kini tergantung pada keputusan pemerintah secara formal untuk mengambil saham Freeport.
"Ada (dana). Tapi saya belum bisa menjawab, karena kita belum ada formal apa pun. Kami tekankan bahwa kami dari BUMN tertarik," ujar Rini, Jumat (15/1/2016).
Terkait sumber dana untuk pembelian saham Freeport, Rini mengatakan uang untuk itu sama sekali tidak bersumber dari dana APBN, melainkan dari suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Adanya keinginan beberapa BUMN untuk mengambil alih Freeport tentu sangat terpuji. Bahkan, idealnya suatu saat mayoritas kepemilikan Freeport harus beralih pada pihak Indonesia melalui BUMN.
Untuk itu, diperlukan dukungan kongkret pemerintah guna menguatkan BUMN dari segala segi, baik finansial maupun struktural. Rencana pemerintah untuk membentuk induk usaha (holding) BUMN pertambangan sangat tepat dan harus segera direalisasikan.
Sudah seharusnya seluruh BUMN pertambangan disatukan kekuatannya agar bisa segera mengambil alih semua aset pertambangan strategis yang sebelumnya dimiliki perusahaan asing, seperti konsesi Grasberg yang saat ini dikelola Freeport. (hd)