Melongok Kesiapan PIM Memproduksi Benih Padi Bermutu

loading...

MEDAN - Produktivitas yang masih rendah membuat kehidupan petani padi di tanah air, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Kondisi itu juga yang membuat daya beli petani semakin rendah di tengah gejolak harga kebutuhan pokok yang kian melambung. Akhirnya, petani tak mampu berbuat banyak dalam melakukan usaha taninya.

Banyak faktor yang membuat rendahnya produktivitas gabah petani, di antaranya penggunaan pupuk yang masih minim, adopsi teknologi budidaya yang belum memadai, penggunaan benih unggul bermutu yang masih rendah dan pasar yang belum berpihak kepada petani.

Untuk benih sendiri, banyak petani yang masih "bertahan" menggunakan benih padi dari hasil panen sebelumnya dikarenakan tak mampu membeli benih unggul atau juga karena sebaran benih bermutu yang belum menjangkau seluruh pelosok desa.

Sehingga petani kesulitan memperoleh benih bermutu. Padahal, penggunaan benih bermutu mampu mendongkrak hasil panen petani apalagi jika didukung dengan sarana pendukung lainnya, seperti penggunaan pupuk yang berimbang dan saluran air/irigasi yang baik.

Fakta itulah yang mendasari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) ikut andil dalam memproduksi benih padi di wilayah kerja mereka, Sumatera Bagian Utara. Ditambah alasan lainnya, yakni mendukung program pemerintah dalam swasembada beras sebanyak 10 juta ton pada tahun ini.

"Jadi, manajemen PT PIM mencoba terlibat dalam memproduksi benih padi yang bermutu setidaknya untuk dipasarkan di wilayah kerja PIM, yakni Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau serta Sumatera Barat," sebut GM Pemasaran PT PIM, Usni Safrizal, kepada MedanBisnis, pekan lalu di Medan.

Usni yang ketika itu didampingi Kepala Pemasaran Wilayah (KPW) Sumut PT PIM Pendi Effendi Rachmat, menjelaskan, keputusan manajemen untuk ekspansi di bidang perbenihan dibuat tahun lalu dan bukan untuk menyaingi perusahaan BUMN di bidang perbenihan yang sudah ada sebelumnya.

"Sekarang ini, semua BUMN di bidang perbenihan seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani sudah di bawah holding, yakni Pupuk Holding Company Indonesia (PHCI)," kata Usni.

Namun, ucap dia, sejauh ini, PT PIM masih fokus untuk pengembangan benih padi varietas Ciherang. "Sumber benihnya kami ambil dari Jawa Barat, untuk kami perbanyak. Benih padi yang kami kembangkan masih berlabel ungu dan hasilnya nanti berlabel putih. Nah, benih berlabel putih inilah yang nantinya kita sebarkan atau pasarkan ke petani untuk jadi padi konsumsi," jelasnya.

Sebagai tahap awal, kata Usni, pengujian sudah dilakukan namun masih skala kecil dan itu juga masih di Aceh tepatnya di Kecamatan Seunudon, Aceh Utara, yang dimulai pada musim tanam November 2013.

"Luasannya ada sekitar 80 hektare dan penanaman dilakukan secara bertahap yang dikerjasamakan dengan petani penangkar yang ada di Kecamatan itu," terangnya.

Dari hasil pengujian itu, Usni mengaku, produksi yang diperoleh lumayan memuaskan. Tahap pertama bisa memproduksi benih sekitar 10 ton dan tahap kedua berkisar 50 ton. "Itu yang sudah panen dan target produksi benih hingga tahun ini berkisar 320 ton dari luas lahan pengembangan 80 hektare," kata dia.

Dari tiap hektare, gabah benih yang dihasilkan menurut Usni rata-rata berkisar 8,4 ton gabah kering panen (GKP) dan bukan hasil ubinan.

Namun, dari angka itu yang bisa dijadikan benih padi hanya berkisar 4 ton saja per hektarenya. Karena menurutnya tidak semua gabah yang dihasilkan itu bisa dijadikan benih.
"Untuk dijadikan benih, tanaman padi yang kami panen itu diambil dari tanaman yang ada di tengah-tengah hamparan sedangkan dari tanaman pinggirnya tidak ambil. Sebab, bisanya tanaman pinggir risiko terkontaminasinya sangat tinggi, seperti buangan sisa-sisa pestisida ataupun obat-obatan kimia, serangan hama dan penyakit tanaman," terangnya.

Makanya, kata Usni, dari 7 ton gabah yang dihasilkan hanya berkisar 4 ton saja yang layak dijadikan benih. "Sisanya atau 3 ton lagi, dijadikan untuk padi konsumsi," sebutnya.

Tidak sampai di situ, kata dia, benih yang dihasilkan itu tidak bisa dilepas begitu saja ke petani yang membutuhkan. Sertifikasi harus dilakukan sebelum diedar ke petani. Dan, sertifikasi itu dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian setempat, dalam hal ini Aceh.

"Setelah diuji oleh pihak BPSB dan diberi label, barulah benih itu boleh kami pasarkan atau edarkan ke petani," ucap Usni. (MEDAN BISNIS)