Aceh Tamiang Perlu Kebijakan di Sektor Pesisir

loading...

Aceh Tamiang – Beberapa elemen masyarakat, CSO, Koperasi dan Dekopinda menghadap Sekda Aceh Tamiang untuk mendiskusikan upaya-upaya pembangunan daerah di era Otda salah satunya di kawasan pesisir dikarenakan dari hasil observasi kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini di Kab. Aceh Tamiang menunjukkan permasalahan pesisir masih sangat kompleks menyangkut kawasan ekosistem, masyarakatnya dan kondisi dampak yang akan terjadi dari factor lingkungan.

Lembaga Bina Arsitektur Madani, melihat bahwa era otonomi daerah selama ini terkesan lamban disebabkan system pengelolaan daerah yang masih kaku. Seharusnya kebijakan-kebijakan daerah perlu dilahirkan dalam konsep-konsep inovatif selama aturan perundang-undangan mengijinkan.

Kita mengupayakan pemerintah daerah khususnya Aceh Tamiang dapat membangun kemitraan dalam konsep tree sector yaitu pemerintah, dunia usaha/koperasi dan civil society organization sebagai balance of power (kekuatan pengimbang), dimana konsep inilah yang nantinya dapat melahirkan gagasan inovatif agar pembangunan kawasan pesisir dapat terlaksana, bagi pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan sehingga Aceh Tamiang memiliki kebijakan bagi kawasan hutan mangrove, kelautan, sungai dan arah perekonomian masyarakat di pesisir.

Kalau tidak ini akan menjadi ancaman terutama terhadap ekosistem yang mulai punah dan bencana alam.

Konsep ini nantinya akan dipersentasikan ke Pemda Aceh Tamiang dengan beberpa penggagas seperti LSM Tamiang Peduli, Semangat Naggroe, Kelompok Pecinta Lingkungan, Kelompok Tani Bakau, tokoh masyarakat, koperasi dan Dekopinda Aceh Tamiang dan organisasi nasional/international.

Sumber : SKU Bidik Indonesia, Edisi 25-31 Agustus 2009.