Header Ads

Greenomics Indonesia mendesak MenLHK Membatalkan Pelepasan Hutan Untuk PT Hardaya Inti Plantation

Greenomics Indonesia mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membatalkan izin pelepasan hutan untuk sawit kepada PT Hardaya Inti Plantation (HIP). Sebab, dari hasil analisis spasial Greenomics, 80 persen area kawasan hutan di Buol, Sulawesi Tengah, yang setara dengan hampir 10.000 lapangan sepak bola masih berupa hutan lebat.

Hutan Indonesia - "Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit baru kepada PT HIP tersebut perlu dibatalkan agar tidak mencederai semangat dan substansi Inpres moratorium sawit," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (18/01/2019).

Dari catatan Greenomics, Menteri Siti Nurbaya memberikan izin pada 23 November 2018 kepada perusahaan milik konglomerat Hartati Murdaya tersebut.

Vanda menjelaskan, sekitar 75% dari luas area pelepasan kawasan hutan tersebut, tutupannya masih berupa hutan sekunder. Bahkan sekitar 5% dari luas area tersebut masih terdapat hutan primer.

Kalkulasi Greenomics, Vanda melanjutkan, menunjukkan, dari analisis spasial berbasis data satelit resolusi tinggi, luas itu relatif sama dengan data penutupan lahan versi KLHK 2017, yang sekitar 80% dari area pelepasan kawasan hutan tersebut meliputi hutan sekunder dan primer.

Greenomics menyimpulkan sekitar 80% dari luas area tersebut jelas tidak relevan dijadikan objek pelepasan kawasan hutan untuk sawit pasca-diterbitkannya Inpres moratorium sawit oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018.

Tak hanya itu, Greenomics juga telah mendeliniasi tutupan lahan berupa tanaman sawit yang terbentang di salah satu blok pada areal pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP tersebut.

"Tanaman sawit seluas hampir seribu lapangan sepak bola yang telah ada sebelum terbitnya pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP tersebut, juga harus diperiksa legalitasnya," papar Vanda.

Greenomics menyimpulkan pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP tersebut merupakan suatu langkah mundur dalam implementasi Inpres moratorium sawit, mengingat sekitar 80% dari area tersebut masih berupa hutan lebat (hutan sekunder dan primer). 

Penulis: Sudrajat | Detik News
Diberdayakan oleh Blogger.