Header Ads

Pengamat Kebijakan Publik: Proyek Reklamasi Dapat Berujung Petaka Bagi Kedaulatan Bangsa Indonesia

loading...
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, mengungkapkan bahwa, proyek reklamasi akan membawa petaka bagi Indonesia jika dilanjutkan. Salah satunya, berakibat pada pencaplokan wilayah Indonesia oleh Cina.

PortalHijau - Menurut dia, pemerintah Indonesia harus berkaca pada kasus penjajahan Cina atas negara Tibet. Ia mengungkapkan, pada awalnya tentara Cina datang ke Tibet dengan menyamar sebagai pekerja. Kemudian, mereka membangun infrastruktur dan perekonomian Tibet.

"Namun pada akhirnya mereka justru menguasai Tibet dan mengusir pemimpin Tibet Dalai Lama. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia," tegasnya dalam diskusi yang diadakan oleh ‎Yayasan Renaissance Foundation, di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Diungkapkan Amir, keberadaan Pulau reklamasi yang pembangunannya dimotori Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi bukti sebagai agresifitas Cina menguasai Indonesia. Nantinya, lanjut dia, bangunan di atas Pulau reklamasi diperuntukkan bagi para pendatang dari Cina.

"Dari sanalah mereka kemudian akan menguasai nusantara," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ridwan Saidi, mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK, agar mewaspadai pencaplokan wilayah Indonesia oleh Cina. Saat ini, kata dia, serdadu tentara merah Cina, sudah memasuki wilayah-wilayah strategis di Tanah Air.

Mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Maluku, sudah dimasuki para tentara Cina, yang menyamar sebagai pekerja dan wisatawan.‎

"Diduga Cina ingin menguasai Indonesia dengan jalan mengirim tentara mereka yang menyamar sebagai pekerja," ujar Ridwan Saidi, dalam acara tersebut.

Ketua Yayasan Renaissance Foundation ini mengatakan, jika tidak diantisipasi dalam beberapa tahun ke depan, maka semua sektor, mulai dari perekonomian, teknologi, hingga pemerintahan di Indonesia bakal disetir oleh Cina.

"Saya sebagai warga negara Indonesia, punya keluarga anak dan cucu merasa berkewajiban mengingatkan pemerintah," katanya.

Penulis: Sammy
Diberdayakan oleh Blogger.