Header Ads

Kementerian LHK Segel Konsesi Sawit Di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh

loading...
Biro Humas KemenLHK, Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  memasang tanda penyegelan pada konsesi sawit PT ABN di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, terkait operasi pembukaan lahan (land clearing) yang dilakukan PT ABN tanpa dilengkapi izin.

PortalHijau - Menteri LHK DR Siti Nurbaya menyatakan bahwa tindakan penyegelan dilakukan sebagai upaya mendisiplinkan operasi perkebunan sawit, terutama yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

"Tindakan tersebut diambil untuk mendisiplinkan seluruh operasi perkebunan sawit, terutama perkebunan sawit yang konsesi-konsesinya berada di Kawasan Ekosistem Leuser. Penyegelan yang dilakukan itu merupakan instrumen legal untuk memproteksi Kawasan Ekosistem Leuser," ujar Menteri Siti Nurbaya.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyatakan bahwa pemerintah mempunyai komitmen dan serius dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan oleh perusahaan dalam rangka penegakan hukum. “Untuk indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. ABN, kami akan pantau terus perkembangan di lapangan dan mempelajari pelanggaran yang terjadi. Kami akan melakukan penerapan sanksi yang sesuai ketentuan perundangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. ABN."

Langkah penyegelan konsesi PT ABN ini dilakukan oleh tim Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sumatera, yang didampingi oleh tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) KLHK Wilayah Aceh. Tim Greenomics Indonesia juga ikut bersama ke lapangan (lokasi PT ABN). Penyegelan tersebut disaksikan langsung oleh Manajer PT ABN. 

Investigasi KLHK terhadap kelengkapan izin dalam operasi land-clearing PT ABN dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan spasial KLHK atas masukan kritis dan rinci dari Greenomics Indonesia mengenai adanya operasi pembukaan lahan untuk tanaman sawit di KEL. Pemantauan spasial ini dilakukan sebagai tindak lanjut deklarasi moratorium ekspansi sawit dan tambang di KEL oleh Menteri LHK (DR Siti Nurbaya), Gubernur Aceh (Zaini Abdullah), dan Wali Nanggroe Aceh (Malik Mahmud Al Haytar) pada 19 April 2016 lalu. (Berita foto dan siaran pers deklarasi moratorium ekspansi sawit dan tambang di KEL pada 19 April 2016). http://ppid.dephut.go.id/berita_foto/browse/411

Pasca temuan hasil pemantauan spasial tersebut, pada 14 Juni 2016 Menteri LHK mengirimkan radiogram Nomor S.290/MENLHK/SETJEN/PLA.4/6/2016 kepada Gubernur Aceh. Merujuk pada arahan Presiden tentang moratorium ekspansi sawit dan review izin eksisting, radiogram Menteri LHK tersebut meminta Gubernur Aceh segera mengambil langkah moratorium land clearing untuk seluruh KEL, termasuk menghentikan kegiatan land clearing pada konsesi PT ABN di maksud, hingga terbitnya Inpres tentang moratorium ekspansi sawit dan selesainya review izin eksisting di tingkat nasional. (Arahan Presiden tentang moratorium ekspansi sawit dan tambang tanggal 14 April 2016). http://setkab.go.id/lahan-gambut-sudah-presiden-minta-moratorium-kelapa-sawit-dan-wilayah-pertambangan/

Pada tanggal 16 Juni 2016 Menteri LHK mengundang Gubernur Aceh untuk mendiskusikan bersama langkah-langkah yang akan diambil dalam menindaklanjuti radiogram Menteri LHK dimaksud. (Berita foto pertemuan Menteri LHK dan Gubernur Aceh pada 16 Juni 2016). http://ppid.dephut.go.id/berita_foto/browse/440

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada tanggal 17 Juni 2016 Pemerintah Aceh menerbitkan Surat Edaran Nomor 522.12/2686-III yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Husaini Syamaun, atas nama Gubernur. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pemegang Hak Guna Usaha/Izin Usaha Perkebunan (HGU/IUP) dalam KEL, dan dinyatakan bahwa seluruh kegiatan pembukaan lahan (land clearing) perkebunan kelapa sawit di seluruh KEL agar dihentikan, sambil menunggu keluarnya kebijakan Pemerintah (Inpres tentang moratorium ekspansi sawit).

Hasil pemantauan spasial KLHK tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan oleh tim KLHK bersama tim Greenomics Indonesia. Tim Dinas Kehutanan Provinsi Aceh juga turun serta mendampingi investigasi lapangan ke lokasi PT ABN, serta mempelajari kelengkapan perizinan PT ABN.

Menteri LHK mengapresiasi capaian ini sebagai langkah konkrit dari komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah – dalam hal ini Aceh – dalam menindaklanjuti arahan Presiden.

"Ini merupakan wujud implementasi dari komitmen yang telah kami deklarasikan bersama untuk Kawasan Ekosistem Leuser. Kami mengapresiasi langkah konkrit dan respon cepat dari Gubernur Aceh. Diharapkan, kasus di KEL Aceh ini bisa menjadi percontohan bagi provinsi lainnya dalam menindaklanjuti arahan Presiden tentang moratorium ekspansi sawit dan review izin eksisting,” ujar Menteri Siti Nurbaya.***

Penanggung Jawab Berita:
  1. Direktur Jenderal Planologi Kehutunan dan Tata Lingkungan, KLHK, San Afri Awang, HP. 0811267010 
  2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, HP. 08121924334
  3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Novrizal HP: 0818432387
Diberdayakan oleh Blogger.