Header Ads

Untuk Mengatasi Krisis Listrik Pengusaha Lokal di Kalimantan Selatan Akan Membangun Pembangkit Listrik di Mulut Tambang

loading...
PortalHijau - Masalah biarpet masih menghantui Kalsel. Hingga saat ini pemadaman listrik secara bergantian terus terjadi di sejumlah daerah di Kalsel. Penyebabnya adalah defisit daya sehingga suplai listrik ke masyarakat berkurang.

Untuk mengantisipasi kekurangan daya tersebut, rencananya beberapa perusahaan tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru siap membangun pembangkit listrik skala besar di mulut tambang.

Pembangunan pembangkit listrik di mulut tambang ini mempermudah suplai batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Daya listrik yang dihasilkan dari kedua perusahaan tambang tersebut bisa memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kalsel karena jumlahnya mencapai 800 MW.

“Kami mendapat informasi ada dua perusahaan swasta yang siap membangun pembangkit listrik di mulut tambang dengan akses daya cukup besar, yakni Tanah Bumbu dan Kotabaru,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi.

Pembangkit listrik di Tanah Bumbu jumlahnya 2x100 MW dan di Kotabaru 2x300 MW. Kabarnya, kedua perusahaan ini telah menyiapkan dana untuk membangun pembangkit listrik di mulut tambang bila mendapat izin dari kementerian.  “Kita berharap niat baik perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik ini mendapat dukungan dari PLN agar kebutuhan listrik di Kalsel bisa tercukupi dan tidak ada lagi defisit daya,” katanya.

Rencana pembangunan pembangkit listrik skala besar di Kalsel sudah diketahui PT PLN Wilayah Kalselteng. Manager Pembangkitan PT PLN Kalselteng, Anang Wijayanta mengatakan, memang ada rencana perusahaan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu ingin membangun pembangkit listrik 2x100 MW. “Selain di Tanah Bumbu, ada juga perusahaan lain yang ingin membangun pembangkit listrik skala besar,” ujarnya.

Rencana pembangunan pembangkit listrik skala besar ini merupakan program Presiden RI Joko Widodo untuk pembangunan 35.000 MW. Program yang dicanangkan presiden ini melibatkan PLN dan swasta, di mana sebagian kecilnya dilaksanakan PLN, yakni sebesar 10.000 MW dan 25.000 MW dilaksanakan swasta.

Program pembangunan 35.000 MW sudah masuk dalam dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). “Kalau urusan pembangkit listrik skala besar ini merupakan kewenangan Kementerian ESDM. Sedangkan PLN Kalselteng hanya memonitor dari RUPTL,” bebernya.

Anang mendukung perusahaan swasta membangun pembangkit listrik di mulut tambang. Bila kapasitasnya besar maka harus mendapat izin dari Kementerian ESDM dan masuk dalam RUPTL.

“Kalau perusahaan swasta membangun sendiri untuk kebutuhan perusahaan silakan dan tidak ada masalah. Tapi kalau dia membangun yang nanti dijual atau diteruskan ke PLN maka perlu ada kesepakatan,” tegasnya. (hni) Radar Banjarmasin
Diberdayakan oleh Blogger.