Header Ads

Dampak Perubahan Iklim Dapat Merenggut Kesehatan Bumi

PortalHijau - Persoalan perubahan iklim selalu menjadi masalah global yang sulit dipecahkan. Padahal, perubahan iklim akibat pemanasan global terjadi karena banyaknya aktivitas kecil yang disumbang setiap individu. Salah satu tanda perubahan iklim adalah meningkatnya suhu global yang disebabkan tingginya emisi gas rumah kaca (GRK).

Untuk menumbuhkan kesadaran tentang perubahan iklim yang semakin mengkawatirkan, Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melaksanakan lokakarya nasional dengan dengan tema 'Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Riset Nasional' di Bogor, belum lama ini.

Acara itu juga didukung Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknlogi Bandung (ITB), Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi), serta Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (Apiki).

Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyatakan, perubahan iklim diyakini sebagai akibat dari tingginya emisi GRK yang dilepas ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Menurut dia, pada Juni 2013, untuk pertama kalinya selama periode 800 ribu tahun, konsentrasi karbondioksida di atmosfer melewati 400 bagian per juta (ppm).

Dia menyatakan, upaya yang dilakukan masyarakat beberapa dekade ke depan, akan memberikan dampak besar terhadap sistem iklim beberapa abad mendatang. "Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, emisi GRK harus segera diturunkan. Karena, umur hidup GRK seperti karbondioksida di atmsofer sangat lama," kata Herry.

Dalam pertemuan Konvensi Perubahan Iklim pada 12 Desember 2015, telah dihasilkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Setelah pertemuan tersebut, Herry menjelaskan, semua pihak sepakat untuk melakukan upaya bersama sebagai target global, yaitu mempertahankan kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 hingga 2,0 derajat Celcius. 

Sebagai akademisi, Herry juga menyatakan IPB berkomitmen untuk mengawal berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah terhadap pengendalian perubahan iklim. Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, bahwa Indonesia berupaya terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.

"Tentunya pengendalian perubahan iklim ini melalui kajian dan penelitian yang berbasis scientific sehingga hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap lapisan masyarakat," jelas Herry.

Dia menilai, dukungan sains dan teknologi sangat diperlukan. Tak hanya itu, ketersediaan alat atau metode untuk membantu mengembangkan sistem pembangunan rendah emisi dan tangguh iklim juga dibutuhkan. "Karena itu, sistem pendidikan tinggi dan kebijakan riset yang dikembangan ke depan, mau tidak mau harus memasukkan isu perubahan iklim," ucap Herry.

Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar menyatakan, pemerintah memiliki target jangka panjang untuk bisa menurunkan kenaikan emisi GRK. "Terutama emisi gas rumah kaca akibat dari pelaksanaan pembangunan harus dapat terus diturunkan," katanya.

Menurut dia, kondisi persoalan perubahan iklim yang merenggut bumi bukan persoalan besar yang tidak bisa dipecahkan oleh setiap lapisan masyarakat. Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan setiap lima tahun oleh setiap lapisan masyarakat akan dievaluasi pencapaiannya.

"Sehingga pada pertengahan abad 21 nanti telah tercapai keseimbangan antara emisi dan serapan GRK, tingkat emisi sudah mendekati nol harapannya," ungkap Rachmat.

Dia mencontohkan, kehidupan sehari-hari hingga efek rumah kaca di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta juga sangat memengaruhi perubahan iklim. Dalam mengontrol dan mengurangi perubahan iklim, kata Rachmat, syaratnya membutuhkan dukungan dari akademisi serta riset teknologi.

"Mulai dari tingkat akademis yang bisa diharapkan menularkan kepada masyarakat sehingga jangkauan secara global yang terkesan sulit, maka setiap lapisan masyarakat bisa mendukung dengan aksi nyata dalam mengurangi pemanasan global."

Setelah Kesepakatan Paris dan komitmen Indonesia bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, riset dan pendidikan tinggi bisa mendukung implementasi kebijakan perubahan iklim. Tak hanya itu, langkah-langkah pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam pengembangan pendidikan tinggi dan kebijakan riset nasional juga perlu diterapkan.

Rachmat menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi GRK yang menyebabkan perubahan iklim. "RAN untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai acuan dan arahan bagi semua pihak baik kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah," katanya. Rahayu Subekti, ed: Erik Purnama Putra
Diberdayakan oleh Blogger.