Header Ads

BLHK Mengharapkan Pihak Kementerian LH Turun ke Aceh Tamiang

loading...
PortalHijau.com - Menindak lanjuti Demo Warga 7 Kampung dari dua Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 2 Desember yang lalu terhadap pencemaran Udara yang dihasilkan dari kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Seumantoh, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Syamsul Rizal,S.Ag, melakukan Pertemuan Klarifikasi hasil Verifikasi dengan Tim Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, P3KLL-KLHK, di Blue Sky Hotel Jakarta Senin 7 Desember 2015.

Pertemuan itu dipimpin oleh Ir. Luthfi Sulandjana,MM Kasubdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dihadiri oleh Retno puji Lestari (P3KLL-KLHK), Arum Prajanti (P#KLL-KLHK), Vitri Azessinova (Kasie PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas, dan Pertambangan, Suharno (Kasie PSLH di Luar Pengadilan Bidang Perkebunan, Kelautan, Staff PSLH-KLHK, Wiyono (BAPEDAL Aceh), Syamsul Rizal (Kepala BLH Kabupaten Aceh Tamiang, H.Syaiful Sofyan (Anggota DPRK Aceh Tamiang), dan Mustaqim (Anggota DPRK).

Dari hasil pertemuan itu, PKS Tanjung Seumantoh PT.Perkebunan Nusantara I di wajibkan untuk, Menghentikan Operasional Boiler Fresser yang tidak berfungsi secara optimal, PT. Perkebunan Nusantara I untuk mengembalikan Bahu jalan yang terkikis akibat pembuatan parit Isolasi perkebunan yang berada disepanjang jalan Negara Lintas Medan Banda Aceh sesuai dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA).

PT.Perkebunan Nusantara I Wajib Melakukan Swapantau kwalitas udara amblent pada parameter TSP (debu) sesuai dengan PP no.41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara ( menggunakan high volume air sampler selama 24 jam, juga diwajibkan tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan, serta mengalokasikan dana CSR kepada masyarakat disekitar lingkungan perusahaan sesuai dengan undang undang mengenai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mewajibkan BAPEDAL Aceh dan BLHK Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang hasilnya dilaporkan kepada KLHK, KLHK akan mengundang manajemen PT.Perkebunan I BAPEDAL Aceh, BLHK  Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang untuk mengklarifikasi sengketa Lingkungan hidup.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Meusapat Anti Polusi Udara (GEMPUR) Mustafa Kamal didampingi Sekretarisnya Syahri El Nasir kepada Media Kamis (17/12) mengatakan bahwa Pertemuan BLHK Aceh Tamiang yang di dampingi anggota DPRK dari Komisi D dengan Kementrian Lingkungan Hidup hanya membahas mengenai point – point dari tuntutan aksi yang di lakukan pada tanggal 02 Desember yang lalu, Namun dari pertemuan tersebut tambah Mustafa, pihak Kementerian tidak dapat mengambil sikap atas tuntutan masyarakat tersebut.

Oleh karenanya jelas Mustafa, masyarakat kembali melakukan aksi lanjutan pada tanggal 14 Desember 2015 yang lalu. Dimana dalam aksi tersebut disepakatilah untuk dilakukan dialog pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, antara Direksi PTPN1 dengan Masyarakat di halaman PKS Tanjung Seumantoh PTPN1, dari hasil dialog tersebut telah dituangkan dalam pernyataan tertulis diatas materai oleh pihak Managemen PTPN 1 yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur, yaitu Abdul Mukti Nasution selaku Direktur Produksi dan Ramadhan Ismail Direktur SDM / Umum.

Walaupun adanya kesepakatan itu kami akan tetap terus melakukan pengawalan dari butir butir kesepakatan yang telah dituangkan dalam pernyataan pihak PT Perkebunan Nusantara I, perjuangan ini belum berakhir karena masih ada beberapa point tutntutan Masyarakat yang belum dituangkan dalam pernyataan tersebut, seperti mengembalikan Bahu Jalan yang terkikis akibat pembuatan parit Isolasi perkebunan yang berada disepanjang jalan negara lintas Medan - Banda Aceh dan mengenai tutntutan agar melepaskan Lahan Lapangan Meusafat dan Lahan Meunasah Dusun Sepakat Kampung Alur Bemban dari HGU PT.Perkebunan Nusantara I, juga Konpensasi kepada warga korban limbah polusi udara dan limbah cair, papar Mustafa.


Sumber : Realitas
Diberdayakan oleh Blogger.